The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership is moving toward a new phase of expansion, with member economies agreeing to start preparatory discussions on potential accession by the Philippines, Indonesia and the United Arab Emirates. The decision was taken at the 10th CPTPP Commission Meeting, held virtually on June 26, where ministers confirmed that all three economies would enter an initial discussion track rather than formal negotiations.

The United Kingdom, which joined the CPTPP in 2024, has positioned itself as a vocal supporter of Manila’s bid. UK Deputy Trade Commissioner for Asia Pacific (Southeast Asia) Rhiannon Harries said London had “strongly supported” the Philippines’ application, noting that the move builds on a joint ministerial statement from November 2025 that first flagged interest in the Philippines, Indonesia and the UAE. British officials say a successful Philippine accession could mean lower tariffs, simpler trading rules and stronger supply chains for businesses in both economies, particularly in sectors such as apparel and textiles.

Officials on all sides stress that the current phase is exploratory rather than binding. Preparatory discussions are designed to deepen engagement on the agreement’s standards and clarify how prospective members measure up to CPTPP rules across its 22 chapters, without guaranteeing either accession or the launch of formal talks. For sourcing and trade teams in member and aspiring economies, the process will be watched closely as an indicator of whether these early contacts evolve into a full accession pathway.

Indonesia has also moved onto this preparatory track and is already pushing an ambitious timeline. Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto said Jakarta has aligned domestic regulations with CPTPP provisions and submitted its accession questionnaire to New Zealand, the treaty’s depositary, in May 2025. He argued that Indonesia’s commitments within frameworks such as the WTO, ASEAN, the Regional Comprehensive Economic Partnership and the OECD show it already meets most of the bloc’s requirements, and indicated that the current talks are a prelude to forming an accession working group as the country seeks full membership by 2027.

CPTPP currently brings together 12 economies across four continents, including Japan, Canada, Australia and the UK, and covers roughly 15% of global gross domestic product with a combined market of nearly 600 million people. For aspirant members such as the Philippines and Indonesia, proponents say participation would be strategically important, promising wider export markets, deeper investment ties and tighter integration into regional and global supply chains, provided they can navigate the agreement’s high-standard rules and complete the accession process.

Pemerintah memperluas upaya perlindungan anak di ruang digital dengan menggandeng ratusan guru melalui Forum Sahabat Tunas yang digelar di Denpasar, Bali. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menempatkan tenaga pendidik sebagai mitra strategis untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda, di tengah lonjakan penggunaan gawai dan internet di kalangan anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan bahwa setidaknya ada tujuh risiko utama yang mengintai anak di ruang digital: kecanduan internet, kontak dengan orang asing, paparan konten tidak sesuai usia, eksploitasi komersial, kebocoran data pribadi, gangguan psikologis, dan gangguan fisik. Ia menyoroti kecanduan digital sebagai salah satu risiko terbesar karena dapat mengganggu fokus belajar dan memengaruhi perilaku anak, sementara fitur komunikasi dengan orang tak dikenal berpotensi memicu perundungan, penipuan, hingga radikalisasi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menekankan bahwa peran guru kini tidak lagi sebatas mengajarkan mata pelajaran seperti matematika, geografi, dan sains. Guru juga dituntut membekali murid dengan kemampuan menghadapi tantangan era digital, termasuk memahami ancaman penipuan daring, paparan kekerasan dan pornografi, serta pentingnya menjaga data pribadi. Ia menegaskan perlindungan anak tak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga pikiran dan data mereka di dunia maya.

Forum Sahabat Tunas diikuti sekitar 250 guru secara langsung dan sekitar 500 peserta secara daring, dengan menghadirkan beragam narasumber, mulai dari psikolog yang membahas tumbuh kembang anak hingga pemateri yang mengupas ancaman penipuan digital dan literasi keuangan sejak dini. Melalui forum ini, pemerintah berharap guru memperoleh perspektif dan strategi baru untuk pendampingan aktif terhadap anak, sekaligus memperkuat komunikasi dengan orang tua dan masyarakat luas, sehingga upaya melindungi anak dari tujuh risiko digital dapat berjalan lebih komprehensif.