Local governments in the Philippines are poised to receive a record P1.32 trillion from national tax collections in 2027, reinforcing President Ferdinand Marcos Jr.'s push to position provinces, cities, municipalities and barangays as central partners in delivering public services. The National Tax Allotment, or NTA, will rise by P129.32 billion from the 2026 level of P1.19 trillion, according to Executive Secretary Ralph Recto. Malacañang said the increase reflects higher national tax receipts and the administration’s commitment to strengthening local governance.

Marcos is expected to spotlight the larger NTA during his fifth and penultimate State of the Nation Address on July 27. Recto emphasized that the distribution system is "non-partisan" and "formula-based," characterizing the allocations as automatic entitlements rather than discretionary funds. By law, the NTA is computed using internal revenue collections from three years prior; the 2027 pool is thus anchored on 2024 tax collections. Recto described the indexation, which is written into statute, as "set in stone, beyond alteration," giving local government units greater predictability in fiscal planning.

The NTA is also set to become one of the largest single line items in the proposed 2027 national budget now being finalized by the Department of Budget and Management. Under the established allocation formula, 83 provinces and 149 cities will each share P303.56 billion, while 1,491 municipalities will divide P448.84 billion and 41,912 barangays will receive a combined P263.97 billion. Each local unit’s share will be determined primarily by population and land area, factors that have helped make Davao City the biggest recipient among cities, with a P10.1-billion allocation this year, nearly 15% higher than in 2025. In Metro Manila, Quezon City, Manila, Caloocan, Taguig and Pasig rank among the largest beneficiaries.

Recto framed the expanded NTA as a direct "plowback" of national tax collections to communities, from major urban centers to remote barangays. Of the P1.19 trillion programmed for 2026, about P990.68 billion will be sourced from Bureau of Internal Revenue collections, P329.09 billion from the Bureau of Customs and P63.6 million from other revenues certified by the Bureau of the Treasury. With the allotment classified as an automatic appropriation, local government units can expect their shares to flow without political intervention once the national budget is enacted, potentially giving them more room to plan and execute programs aligned with local needs.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran selama 14 hari untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, menyusul kebakaran yang melanda area sekitar 15 hektare sejak Selasa, 30 Juni 2026. Status kedaruratan berlaku 1–14 Juli 2026 dan dapat disesuaikan jika proses pemadaman selesai lebih cepat, kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid. Penetapan ini menjadi landasan hukum bagi pengerahan sumber daya lintas instansi guna mempercepat pengendalian kebakaran yang hingga hari keenam masih belum sepenuhnya padam.

Di lapangan, operasi pemadaman dilakukan melalui kombinasi jalur udara dan darat. Dua helikopter water bombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pengeboman air ke sejumlah titik api, sementara dari darat armada pemadam kebakaran dan personel Manggala Agni disebar ke berbagai sektor untuk mencegah penjalaran api ke area lain. Ekskavator dikerahkan untuk mengurai timbunan sampah yang sudah disiram, membuka akses menuju kantong-kantong api yang sulit dijangkau. Pemerintah pusat turut mengirim 30 personel Manggala Agni dari Sulawesi dan Jawa Barat yang memiliki spesialisasi penanganan kebakaran lahan dengan peralatan bertekanan tinggi.

Teknologi turut diandalkan untuk mempercepat penanganan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menyebut pemerintah mengoperasikan thermal drone berkamera inframerah untuk mendeteksi sumber panas di dalam timbunan sampah dan memetakan titik api yang tidak terlihat dari permukaan. Dua unit mobile monitoring system juga ditempatkan di sekitar lokasi guna memantau kualitas udara secara real time. Kementerian Lingkungan Hidup menurunkan tim teknis lintas deputi ke TPA Jatiwaringin untuk verifikasi lapangan, mengawal mitigasi, dan memastikan prosedur keselamatan diterapkan.

Dampak kesehatan mulai terasa di permukiman sekitar. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 154 warga terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagai pasien rawat jalan yang sudah kembali ke rumah. Kepala Dinas Kesehatan Hendra Tarmizi mengimbau warga, khususnya yang berada dekat lokasi kebakaran, untuk selalu menggunakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 di sekitar area berada pada kategori berbahaya dengan nilai melampaui 1.000 mikrogram per meter kubik.

Untuk menjaga keselamatan, akses menuju TPA Jatiwaringin ditutup bagi masyarakat umum dan dijaga ketat. Hanya personel pemadam kebakaran, tenaga medis, TNI, Polri, serta instansi terkait yang diizinkan memasuki area. Kepulan asap pekat yang masih membumbung dan terbawa angin menegaskan urgensi penanganan terkoordinasi, di tengah upaya pemerintah daerah dan pusat menyeimbangkan prioritas pemadaman, pemantauan kualitas udara, dan perlindungan kesehatan warga sekitar.