Rangkaian insiden kekerasan di Papua kembali menempatkan situasi keamanan daerah itu di bawah sorotan tajam. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah pesawat perintis milik PT AMA registrasi PK-RCY dilaporkan dibakar di Lapangan Terbang Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan, yang oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di lokasi yang sama, Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pilot PT AMA Air asal Amerika Serikat, Nicholas F Goselin, menjadi korban penembakan dan pembakaran hingga tewas. Di saat hampir bersamaan, di Intan Jaya, Papua Tengah, seorang ibu hamil tujuh bulan dilaporkan meninggal akibat kontak senjata antara pasukan TNI dan kelompok TPNPB-OPM.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai indikator ancaman keamanan yang masih sangat nyata di sejumlah wilayah Papua dan membutuhkan perhatian serius negara. Ia menekankan bahwa pembakaran pesawat serta serangan terhadap pilot sipil memukul infrastruktur transportasi yang vital bagi daerah terpencil, termasuk distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat. Dave mengutuk penyerangan terhadap tenaga sipil tersebut dan mendesak aparat penegak hukum segera memburu pelaku agar kejadian serupa tidak berulang, sembari menegaskan bahwa negara wajib menjamin keamanan bagi seluruh warga, termasuk pekerja sipil di daerah rawan.

Di Intan Jaya, Dave menyampaikan duka mendalam atas tewasnya ibu hamil beserta janin yang dikandungnya dalam insiden baku tembak di Desa Weandoga, Distrik Sugapa. Berdasarkan kronologi yang diterimanya, kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM disebut berlindung di belakang honai milik warga untuk menyerang aparat di bawah Pos J2, Desa Bilogai, sehingga warga sipil yang tidak terlibat konflik terdampak kontak senjata. Dave menegaskan bahwa hilangnya nyawa warga sipil tidak boleh dianggap lumrah dalam situasi konflik, dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta aparat di lapangan mengedepankan profesionalisme dan kehati-hatian tinggi, sementara kelompok bersenjata juga tidak menggunakan permukiman warga sebagai tempat berlindung atau menjadikan warga sebagai tameng.

Menanggapi eskalasi insiden tersebut, Komisi I DPR mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di Papua. Dave menilai peningkatan pengamanan tidak cukup dengan penambahan personel, tetapi memerlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemetaan risiko yang lebih cermat, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas. Ia menekankan bahwa setiap langkah keamanan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi, sekaligus tetap berpijak pada perlindungan warga sipil dan penghormatan hak asasi manusia. Menyikapi wacana operasi militer masif, Dave memandang langkah tersebut belum diperlukan saat ini dan mengingatkan bahwa pendekatan keamanan perlu dijalankan beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan di Papua agar rasa aman dapat pulih dan kepercayaan publik terhadap negara semakin menguat.

Pemerintah Kabupaten Klaten tengah menghadapi tekanan dari ribuan nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten yang dananya tersangkut menyusul kolapsnya lembaga keuangan milik daerah tersebut. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara terbuka memaparkan bahwa persoalan di PD BKK Klaten bukan muncul mendadak, melainkan berakar sejak badan itu dibentuk pada 2009 melalui penggabungan 24 PD BKK kecamatan yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal.

Hamenang mengungkapkan, kondisi PD BKK Klaten sebenarnya sudah tidak sehat sejak awal. Sebagian besar nasabah berasal dari kalangan pedagang pasar dan pelaku usaha kecil, segmen yang menjadi target utama penyaluran kredit. Namun, di tengah portofolio kredit yang rentan, ia menyebut terjadi praktik kecurangan (fraud) di internal, bukan sekadar persoalan kredit macet. Oknum-oknum di dalam lembaga diduga ikut "bermain" sehingga memperbesar kerugian dan memperburuk kesehatan keuangan PD BKK Klaten.

Masalah lama itu kemudian berujung pada posisi terisolasi ketika pada 2 Juli 2019 seluruh PD BKK di Jawa Tengah dikonsolidasikan menjadi PT BPR BKK Jateng melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Klaten, bersama Pringsurat, tidak ikut bergabung karena sudah menanggung persoalan dan kerugian. Sejak saat itu, PD BKK Klaten hanya memegang izin operasional terbatas: bank masih boleh menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak dapat lagi menyalurkan kredit baru. Keterbatasan ruang gerak ini kian menekan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban kepada nasabah hingga akhirnya tidak mampu mengembalikan dana.

Setelah PD BKK Klaten resmi berhenti beroperasi, pemerintah daerah membuka posko aduan di bagian perekonomian untuk mendata secara nyata jumlah dan profil nasabah yang terdampak. Menurut Hamenang, hingga kini sudah ada ribuan nasabah yang melaporkan diri ke posko tersebut. Di luar kanal resmi pemerintah, organisasi alumni kemahasiswaan IKA PMII juga menghimpun data nasabah dan terlibat dalam audiensi bersama direksi PD BKK dan perwakilan nasabah yang difasilitasi Pemkab Klaten. Meski jalur komunikasi telah dibuka, Bupati mengakui penyelesaian belum tercapai karena dana yang menjadi hak nasabah secara faktual sudah tidak tersedia.

Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Klaten mulai memanggil belasan debitur yang memiliki kredit macet untuk mengoptimalkan pengembalian aset PD BKK. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk menutup sebagian kerugian dan membuka peluang pengembalian dana nasabah, meski belum ada kepastian skema dan waktu penyelesaiannya. Sejalan dengan itu, Hamenang menyatakan mendukung nasabah yang menempuh jalur hukum dan menggugat PD BKK Klaten ke pengadilan, menyebut langkah tersebut sebagai saluran yang sah untuk memperjuangkan hak di tengah situasi keuangan lembaga yang telah kolaps.