Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kembali menyoroti rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah. Di tengah dugaan suap jual beli jabatan sekretaris daerah, anggota Komisi II DPR menilai kombinasi biaya politik tinggi dan hak keuangan kepala daerah yang rendah menjadi salah satu faktor yang perlu segera dibenahi agar praktik rasuah di tingkat lokal dapat diminimalkan.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut gaji kepala daerah yang berada di kisaran Rp5 juta hingga Rp6 juta tidak sebanding dengan cost politik yang harus dikeluarkan saat pemilihan. Menurut dia, ketimpangan tersebut membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Komisi II telah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang meminta peninjauan ulang hak keuangan, dan merekomendasikan pemerintah merevisi sejumlah regulasi agar penghasilan kepala daerah lebih rasional dan proporsional.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah mengaitkan gaji kepala daerah dengan kinerja pendapatan asli daerah (PAD). Rifqinizamy mengatakan, pemberian porsi tertentu dari PAD sebagai hak keuangan dapat mendorong kepala daerah fokus meningkatkan basis penerimaan sah, sekaligus mengurangi dorongan mencari pemasukan di luar ketentuan. Ia menilai pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat untuk mempersempit ruang penyimpangan kewenangan.

Dari sisi pola pelanggaran, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyoroti kemiripan modus korupsi yang menjerat para kepala daerah. Ia menyebut jual beli jabatan, pemberian izin, dan pengadaan barang dan jasa sebagai tiga jalur utama rasuah di daerah. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri perlu mendesain ulang tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari sistem pengangkatan jabatan, prosedur pemberian izin, hingga kebijakan pengadaan, dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk menutup celah korupsi.

KhozIn menambahkan, akar persoalan juga terletak pada desain pemilihan kepala daerah yang padat modal. Rencana perubahan Undang-Undang Pilkada dinilainya sebagai momentum untuk merombak sistem agar tidak lagi menuntut biaya politik besar, yang kerap memunculkan kewajiban tidak tertulis bagi kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal. Sepanjang pertengahan 2026, tercatat sembilan kepala daerah terjerat kasus rasuah oleh KPK, termasuk Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin, menegaskan urgensi reformasi menyeluruh di hulu dan hilir tata kelola pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten tengah menghadapi tekanan dari ribuan nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten yang dananya tersangkut menyusul kolapsnya lembaga keuangan milik daerah tersebut. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara terbuka memaparkan bahwa persoalan di PD BKK Klaten bukan muncul mendadak, melainkan berakar sejak badan itu dibentuk pada 2009 melalui penggabungan 24 PD BKK kecamatan yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal.

Hamenang mengungkapkan, kondisi PD BKK Klaten sebenarnya sudah tidak sehat sejak awal. Sebagian besar nasabah berasal dari kalangan pedagang pasar dan pelaku usaha kecil, segmen yang menjadi target utama penyaluran kredit. Namun, di tengah portofolio kredit yang rentan, ia menyebut terjadi praktik kecurangan (fraud) di internal, bukan sekadar persoalan kredit macet. Oknum-oknum di dalam lembaga diduga ikut "bermain" sehingga memperbesar kerugian dan memperburuk kesehatan keuangan PD BKK Klaten.

Masalah lama itu kemudian berujung pada posisi terisolasi ketika pada 2 Juli 2019 seluruh PD BKK di Jawa Tengah dikonsolidasikan menjadi PT BPR BKK Jateng melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Klaten, bersama Pringsurat, tidak ikut bergabung karena sudah menanggung persoalan dan kerugian. Sejak saat itu, PD BKK Klaten hanya memegang izin operasional terbatas: bank masih boleh menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak dapat lagi menyalurkan kredit baru. Keterbatasan ruang gerak ini kian menekan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban kepada nasabah hingga akhirnya tidak mampu mengembalikan dana.

Setelah PD BKK Klaten resmi berhenti beroperasi, pemerintah daerah membuka posko aduan di bagian perekonomian untuk mendata secara nyata jumlah dan profil nasabah yang terdampak. Menurut Hamenang, hingga kini sudah ada ribuan nasabah yang melaporkan diri ke posko tersebut. Di luar kanal resmi pemerintah, organisasi alumni kemahasiswaan IKA PMII juga menghimpun data nasabah dan terlibat dalam audiensi bersama direksi PD BKK dan perwakilan nasabah yang difasilitasi Pemkab Klaten. Meski jalur komunikasi telah dibuka, Bupati mengakui penyelesaian belum tercapai karena dana yang menjadi hak nasabah secara faktual sudah tidak tersedia.

Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Klaten mulai memanggil belasan debitur yang memiliki kredit macet untuk mengoptimalkan pengembalian aset PD BKK. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk menutup sebagian kerugian dan membuka peluang pengembalian dana nasabah, meski belum ada kepastian skema dan waktu penyelesaiannya. Sejalan dengan itu, Hamenang menyatakan mendukung nasabah yang menempuh jalur hukum dan menggugat PD BKK Klaten ke pengadilan, menyebut langkah tersebut sebagai saluran yang sah untuk memperjuangkan hak di tengah situasi keuangan lembaga yang telah kolaps.