Pemerintah kembali menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih berada pada posisi yang dinilai kuat, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta rasio utang tetap dalam batas aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, berbagai indikator makro menunjukkan tren perbaikan sehingga pemerintah memandang Indonesia tidak sedang menuju krisis. Penegasan ini disampaikan dalam sejumlah kesempatan pada awal Juli 2026, di tengah dinamika global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Purbaya menjelaskan, pemerintah menjaga stabilitas domestik melalui pengelolaan fiskal yang pruden, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan efektivitas program-program prioritas nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi makro merupakan akumulasi dari aktivitas di tingkat akar rumput, sehingga bauran kebijakan diarahkan untuk memberi stimulus pada sektor riil agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah juga memastikan inflasi tetap dalam kisaran terkendali, sementara pelemahan rupiah dinilai lebih dipicu sentimen pasar global ketimbang perubahan negatif pada fundamental ekonomi.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa defisit APBN dijaga tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan komitmen disiplin anggaran. Purbaya merinci, tahun lalu defisit berada di kisaran 2,81% PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah batas 3%. Rasio utang pemerintah disebut masih sekitar 40% terhadap PDB, level yang menurut pemerintah relatif aman dan pruden dibandingkan banyak negara lain. Stabilitas sistem keuangan juga dijaga melalui penguatan koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya menambahkan, setiap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto diputuskan melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara. Kementerian Keuangan secara rutin menyampaikan analisis risiko fiskal serta konsekuensi anggaran sebelum keputusan diambil, dengan tujuan menjaga kesinambungan keuangan negara. Sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah mengakui setiap program baru umumnya menghadapi tantangan di tahap awal, sehingga pengawasan dan penyempurnaan pelaksanaan menjadi fokus ke depan. Dengan kombinasi disiplin fiskal, dukungan terhadap kegiatan ekonomi riil, pengendalian inflasi, serta penguatan koordinasi otoritas sektor keuangan, Purbaya menilai landasan bagi prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap solid meski tantangan global belum mereda.

Pemerintah mengubah pendekatan dalam pengembangan food estate di Kalimantan Tengah dengan menjadikan manajemen risiko lintas sektor sebagai instrumen utama perencanaan dan pelaksanaan proyek. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut skema Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) kini melekat dalam proyek Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KPEAN) di provinsi tersebut. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proyek, mempercepat pencapaian swasembada pangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

Food estate di Kalimantan Tengah bukan proyek baru. Program serupa telah beberapa kali dijalankan sejak 1995, 1999, 2020 hingga berlanjut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Hanif menegaskan seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Pemerintah kini berupaya menutup berbagai celah yang dinilai menjadi penyebab proyek-proyek terdahulu tidak mencapai target, dengan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan.

Menurut Hanif, penguatan tata kelola juga tercermin dari meluasnya pelibatan kementerian dan lembaga dalam proyek KPEAN. Selain Kementerian Pertanian, proyek ini menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kejaksaan Agung. Kolaborasi antarsektor tersebut diharapkan mendorong proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih akuntabel sekaligus meminimalkan hambatan di lapangan. Sejak 2020, kajian teknis dan perencanaan kawasan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian terkait.

Salah satu perubahan penting adalah fokus pengembangan food estate pada lahan di luar kawasan hutan. Pemerintah menegaskan lokasi-lokasi yang dipilih telah melalui kajian sebelumnya. Di sisi lain, pengembangan kawasan pangan di Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memperluas basis swasembada pangan nasional yang selama ini tidak hanya disandarkan pada Papua Selatan, tetapi juga mencakup empat provinsi. Dengan kerangka manajemen risiko dan koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah menargetkan fase terbaru food estate Kalteng mampu keluar dari pola kegagalan yang berulang dan bergerak menuju hasil yang lebih terukur.