In München läuft einer der anspruchsvollsten Klinik-Umzüge der vergangenen Jahre: Die München Klinik Harlaching verlegt ihren gesamten Betrieb aus dem alten Hauptgebäude in einen direkt benachbarten Neubau. Der Transfer erfolgt bei laufendem Betrieb und ist auf zwei Tage terminiert. Rund 280 Patientinnen und Patienten – vom Frühgeborenen bis zur hochbetagten Greisin – sollen bis Mittwochabend ihre neuen Zimmer bezogen haben. Den symbolischen Auftakt markierte ein Frühchen, das als erstes durch einen eigens errichteten Verbindungstunnel in das neue Gebäude gebracht wurde.

Der Ablauf des Umzugs ist minutiös geplant, die Belastung für Personal und Organisation hoch. Seit Tagen bereitet das Team den Wechsel vor, etwa 3.500 Kartons wurden gepackt, ohne dass die umfangreiche Medizintechnik darin enthalten wäre. Der kaufmännische Geschäftsführer, Tim-Oliver Guderjahn, zog während der heißen Phase eine erste Zwischenbilanz: Man sei insgesamt sehr zufrieden, dennoch bleibe noch viel Arbeit. Was sich aktuell im Stadtteil Harlaching abspielt, ist nach interner Einschätzung mit dem Umzug eines kompletten Dorfs vergleichbar.

Besonders aufwendig ist die Verlagerung der technischen Infrastruktur. Etwa die Hälfte der bislang genutzten Diagnosetechnik wechselt mit in den Neubau. Empfindliche Geräte werden von Spezialfirmen zerlegt, verpackt und nach nur wenigen Metern Transportweg im Lastwagen wieder aufgebaut. Größere Anlagen wie ein Magnetresonanztomograf (MRT) wurden vielfach direkt im Neubau installiert. Möbel und Computer wurden weitgehend neu beschafft; die Klinik nutzte dafür reguläre Ersetzungszyklen, um den Technologie- und Ausstattungsstand zugleich zu modernisieren.

Der Neubau der Klinik Harlaching im Süden der bayerischen Landeshauptstadt ist seit 2020 entstanden und kostet rund 255 Millionen Euro. Er steht unmittelbar neben dem bisherigen Hauptgebäude, das im Laufe des kommenden Jahres abgerissen werden soll. Ab Donnerstag soll die komplette klinische Versorgung im neuen Haus stattfinden. Harlaching gehört zur höchsten Versorgungsstufe und hat damit eine zentrale Funktion für die stationäre medizinische Betreuung in München – der erfolgreiche Umzug bei laufendem Betrieb gilt daher als entscheidender Test für Logistik und Resilienz des kommunalen Klinikverbunds.

Pemerintah Kabupaten Klaten tengah menghadapi tekanan dari ribuan nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten yang dananya tersangkut menyusul kolapsnya lembaga keuangan milik daerah tersebut. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara terbuka memaparkan bahwa persoalan di PD BKK Klaten bukan muncul mendadak, melainkan berakar sejak badan itu dibentuk pada 2009 melalui penggabungan 24 PD BKK kecamatan yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal.

Hamenang mengungkapkan, kondisi PD BKK Klaten sebenarnya sudah tidak sehat sejak awal. Sebagian besar nasabah berasal dari kalangan pedagang pasar dan pelaku usaha kecil, segmen yang menjadi target utama penyaluran kredit. Namun, di tengah portofolio kredit yang rentan, ia menyebut terjadi praktik kecurangan (fraud) di internal, bukan sekadar persoalan kredit macet. Oknum-oknum di dalam lembaga diduga ikut "bermain" sehingga memperbesar kerugian dan memperburuk kesehatan keuangan PD BKK Klaten.

Masalah lama itu kemudian berujung pada posisi terisolasi ketika pada 2 Juli 2019 seluruh PD BKK di Jawa Tengah dikonsolidasikan menjadi PT BPR BKK Jateng melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Klaten, bersama Pringsurat, tidak ikut bergabung karena sudah menanggung persoalan dan kerugian. Sejak saat itu, PD BKK Klaten hanya memegang izin operasional terbatas: bank masih boleh menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak dapat lagi menyalurkan kredit baru. Keterbatasan ruang gerak ini kian menekan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban kepada nasabah hingga akhirnya tidak mampu mengembalikan dana.

Setelah PD BKK Klaten resmi berhenti beroperasi, pemerintah daerah membuka posko aduan di bagian perekonomian untuk mendata secara nyata jumlah dan profil nasabah yang terdampak. Menurut Hamenang, hingga kini sudah ada ribuan nasabah yang melaporkan diri ke posko tersebut. Di luar kanal resmi pemerintah, organisasi alumni kemahasiswaan IKA PMII juga menghimpun data nasabah dan terlibat dalam audiensi bersama direksi PD BKK dan perwakilan nasabah yang difasilitasi Pemkab Klaten. Meski jalur komunikasi telah dibuka, Bupati mengakui penyelesaian belum tercapai karena dana yang menjadi hak nasabah secara faktual sudah tidak tersedia.

Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Klaten mulai memanggil belasan debitur yang memiliki kredit macet untuk mengoptimalkan pengembalian aset PD BKK. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk menutup sebagian kerugian dan membuka peluang pengembalian dana nasabah, meski belum ada kepastian skema dan waktu penyelesaiannya. Sejalan dengan itu, Hamenang menyatakan mendukung nasabah yang menempuh jalur hukum dan menggugat PD BKK Klaten ke pengadilan, menyebut langkah tersebut sebagai saluran yang sah untuk memperjuangkan hak di tengah situasi keuangan lembaga yang telah kolaps.