Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah dan DPR terkait rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) di lingkungan TNI. Koalisi yang beranggotakan sejumlah organisasi hak asasi manusia dan pemantau sektor keamanan itu mendesak Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI menghentikan proyek BTP beserta agenda perluasan komando teritorial yang dinilai tidak memiliki urgensi jelas di bidang pertahanan.

Penolakan atas pembangunan BTP mengemuka di beberapa wilayah, termasuk Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di lokasi-lokasi tersebut, warga mempersoalkan sengketa lahan yang dinilai mengancam ruang hidup yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Konflik juga muncul dalam hubungan dengan masyarakat adat terkait hak ulayat, seperti di Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Perwakilan Koalisi menilai kebijakan pembentukan BTP tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis internal TNI semata. Satuan teritorial yang diproyeksikan untuk mendukung pembangunan dinilai merupakan pilihan politik pertahanan dengan konsekuensi luas terhadap tata negara, hubungan sipil-militer, jaminan konstitusional hak warga negara, dan arah demokrasi Indonesia pascareformasi. Koalisi memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer, mempersempit ruang kebebasan sipil, meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, dan mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dengan pemerintahan sipil.

Koalisi juga merujuk pada kerangka hukum yang menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Konstitusi melalui Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Dalam pandangan Koalisi, mandat tersebut tidak mencakup peran sebagai instrumen pembangunan domestik yang dapat menggantikan atau membayangi fungsi pemerintahan sipil. Mereka menilai kekaburan mandat antara pertahanan, keamanan, pembangunan, dan urusan sipil berisiko membuka ruang intervensi militer di ranah yang semestinya berada di bawah kendali otoritas sipil demokratis, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan dilanjutkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan gelaran lari lintas alam sebagai salah satu ujung tombak pengembangan sport tourism. Muria Trail Run 2026 di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus, menjadi etalase utama strategi tersebut, dengan menggabungkan konsep Eco Green Sport Tourism dan penguatan ekonomi lokal. Ajang yang memasuki tahun kedua ini dijadwalkan berlangsung pada 1-2 Agustus 2026 di lereng Gunung Muria.

Untuk membangun eksposur dan basis peserta, panitia bersama Pemprov menggelar "Road to Muria Trail Run" di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Sabtu, 4 Juli 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, membuka dan ikut ambil bagian dalam fun run sejauh lima kilometer yang diikuti 100 pelari dari 13 komunitas lari dan trail run. Sumarno menegaskan, maraknya penyelenggaraan trail run di berbagai kabupaten/kota merupakan bagian dari agenda besar menjadikan event serupa tersebar di seluruh Jawa Tengah guna mengerek pariwisata olahraga.

Di Rahtawu sendiri, Muria Trail Run 2026 dihadirkan bukan sekadar sebagai lomba lari. Tahun ini panitia mengusung tema "Hajatan Rahtawu" yang memadukan tantangan menaklukkan jalur lereng Muria dengan nuansa pesta kampung khas desa setempat. Nuansa hajatan itu diwujudkan melalui sajian kuliner tradisional, dekorasi bernuansa lokal, serta keterlibatan warga dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari homestay, transportasi, konsumsi hingga kebutuhan operasional lainnya.

Event Director Muria Trail Run 2026, Yuda Kristiawan, menyebut pelibatan warga menjadi fokus utama agar manfaat ekonomi tidak berhenti di level panitia dan peserta. Dengan desain tersebut, arus belanja peserta diharapkan langsung mengalir ke masyarakat desa melalui layanan akomodasi, logistik, dan produk lokal yang mereka sediakan. Yuda menambahkan, Muria Trail Run juga membawa semangat "Stride for Sustainability" dengan menonjolkan kepedulian terhadap kelestarian lereng Gunung Muria, sehingga peserta tidak hanya menikmati lintasan alam, tetapi juga diajak berkontribusi pada konservasi kawasan.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, panitia menargetkan lebih dari 500 peserta, atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hingga awal Juli, sekitar 80 persen kuota telah terisi sementara pendaftaran masih dibuka hingga 18 Juli 2026. Melalui kombinasi promosi lewat roadshow komunitas lari, pengemasan budaya desa, dan penekanan pada aspek lingkungan, Muria Trail Run 2026 diposisikan sebagai model bagaimana sport tourism dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat citra destinasi wisata alam Jawa Tengah.