Pemerintah daerah di sejumlah wilayah Jawa memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang berpotensi memicu kembali krisis air bersih. Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi kekeringan yang disebut bakal lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sementara di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan status siaga darurat kekeringan, dan di Tasikmalaya distribusi bantuan air bersih sudah mengalir ke permukiman warga pelosok.

Data BPBD Sleman mencatat Kapanewon Pakem, Tempel, dan Minggir sebagai wilayah dengan volume distribusi air bersih terbesar sepanjang 2022–2025, menjadikannya prioritas pemantauan pada musim kemarau tahun ini. Pada 2023, Tempel menerima lebih dari 1 juta liter air bersih, disusul Minggir sebanyak 1.071.600 liter dan Pakem sekitar 953.000 liter yang disalurkan ke sejumlah kalurahan. Secara kumulatif, Sleman telah mendistribusikan 5.346.350 liter air bersih kepada 17.676 jiwa dalam empat tahun terakhir, dengan kebutuhan yang menurun tajam pada 2025 menjadi hanya 92.000 liter bagi 259 jiwa di Kalurahan Hargobinangun, Pakem.

Di Cirebon, status siaga darurat kekeringan ditetapkan berlaku 1 Juli hingga 30 September 2026, mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Barat. BPBD setempat melakukan pemetaan daerah rawan, mulai dari krisis air bersih hingga potensi kebakaran lahan dan hutan. Rekam jejak beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika signifikan: pada 2019, kekeringan berdampak pada 57 desa di 21 kecamatan, turun menjadi 38 desa di 21 kecamatan pada 2023, lalu menyusut lagi menjadi 19 desa di enam kecamatan pada 2024. Pada 2025, tidak tercatat desa terdampak kekeringan, namun kewaspadaan tetap dinaikkan tahun ini, terutama di kecamatan-kecamatan yang selama ini dinilai rawan seperti Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, dan Tengah Tani.

BPBD Cirebon menyiapkan sejumlah skenario penanganan, antara lain armada mobil tangki untuk distribusi air bersih dan pengaktifan posko komando darurat kekeringan selama masa siaga. Pendekatan serupa juga tampak di Kabupaten Tasikmalaya, di mana distribusi air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki berkapasitas sekitar 4.000 liter ke wilayah pelosok Kecamatan Bojonggambir. Di sana, bantuan mengalir ke Desa Kertanegla dan Pedangkamulyan menyusul mengeringnya sejumlah sumber air pada awal kemarau 2026, dengan penyaluran dilakukan bertahap menyesuaikan kebutuhan warga dan ketersediaan pasokan.

Meski bantuan darurat digencarkan, di Tasikmalaya muncul desakan masyarakat agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pengiriman air tangki. Warga terdampak menilai bantuan sangat membantu kebutuhan jangka pendek, tetapi menginginkan solusi lebih permanen untuk menjamin ketersediaan air bersih saat kemarau berulang. Di tengah tren penurunan desa terdampak beberapa tahun terakhir di Sleman dan Cirebon, kombinasi kewaspadaan lebih dini, pemetaan wilayah rawan, serta tuntutan solusi jangka panjang dari warga menjadi penanda bahwa persoalan air bersih kian menjadi isu strategis yang tak bisa hanya dijawab dengan respons darurat musiman.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperketat langkah penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada kawasan Sungai Batang Gadis di sekitar Muara Mais dan wilayah Kotanopan. Operasi terbaru dilakukan sebagai tindak lanjut arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, di tengah sorotan publik dan media sosial terhadap masih berlanjutnya aktivitas tambang ilegal di daerah tersebut. Pemprov menegaskan penindakan ini menjadi bagian dari komitmen untuk menegakkan hukum sekaligus melindungi lingkungan.

Penertiban dijalankan melalui tim terpadu yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta berbagai instansi terkait. Di Kotanopan, petugas masih menemukan aktivitas PETI menggunakan alat berat di sejumlah titik, yang dikaitkan dengan pemilik berinisial GD dan PW. Terhadap aktivitas yang masih beroperasi, tim melakukan penghentian langsung di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di kawasan Sungai Batang Gadis sekitar Muara Mais, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyatakan tim terpadu sempat dihadapkan pada situasi di mana para pelaku PETI melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas, menyeberangi sungai menuju kawasan hutan. Meski demikian, aparat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan menemukan beragam peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dedi Jamiansyah Putra Harahap, menambahkan bahwa peralatan di lokasi juga dihancurkan sebagai bagian dari penegakan hukum, di samping penyitaan barang bukti untuk proses lebih lanjut.

Laporan lapangan menunjukkan kerusakan lingkungan yang cukup serius di sepanjang bantaran Sungai Batang Gadis dan area sekitar PETI lainnya. Pengerukan intensif mengubah bentang alam dan morfologi sungai, merusak daerah aliran sungai, serta mengikis tanah hingga mendekati badan Jalan Lintas Sumatera. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu infrastruktur jalan nasional. Di sisi lain, hilangnya vegetasi, terbentuknya lubang-lubang bekas galian, dan potensi penurunan kualitas air sungai menambah daftar tantangan pemulihan ekosistem yang kini menjadi agenda lanjutan pemerintah daerah.