Die seit Jahren leerstehende Goebbels-Villa am Bogensee nördlich von Berlin könnte nach dem Willen einer internationalen Organisation gegen Extremismus zu einem Zentrum im Kampf gegen Antisemitismus und Hass im Internet werden. Das Counter Extremism Project (CEP) mit Hauptsitz in New York hat der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ein entsprechendes Konzept vorgelegt, wie CEP-Geschäftsführer Hans-Jakob Schindler der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Organisation wolle auf dem Gelände in der Gemeinde Wandlitz ein zusätzliches Standbein aufbauen und den historisch belasteten Ort für Bildungs- und Aufklärungsarbeit nutzen.

Über die Zukunft des Areals, zu dem die frühere Villa des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels und zu DDR-Zeiten die Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ) gehörten, wird seit Langem diskutiert. Eigentümer ist das Land Berlin, das das Gelände seit dem Jahr 2000 ungenutzt lässt; die Gebäude verfallen zusehends. Im vergangenen Sommer hatte die Berliner Finanzverwaltung angekündigt, 13 Bewerberinnen und Bewerber für eine künftige Nutzung genauer zu prüfen. Vor wenigen Monaten wurde zudem bekannt, dass auch die Bundeswehr das Areal als möglichen Standort in Betracht zieht.

Das CEP will sich nach eigenen Angaben ausschließlich auf das denkmalgeschützte frühere Goebbels-Landhaus konzentrieren. "Die können wir ohne Probleme renovieren", sagte Schindler. Unterstützt wird das Vorhaben demnach von dem international renommierten Architekten Daniel Libeskind, der nach Angaben der Organisation bereit ist, einen Umbau zu begleiten. Ein Nutzungskonzept sei der BIM bereits vor mehr als einem Jahr übermittelt worden. Ziel ist es, das Gebäude zu einem Ort zu machen, an dem Strategien gegen Antisemitismus und extremistische Hetze im Netz entwickelt und vermittelt werden.

Ob und wann das Projekt realisiert werden kann, ist offen. Das Land Berlin prüft weiterhin verschiedene Optionen für das historische Areal am Bogensee. Zwischen sicherheitspolitischen Überlegungen, etwa der möglichen Nutzung durch die Bundeswehr, und zivilgesellschaftlichen Konzepten wie dem des CEP steht die Liegenschaft exemplarisch für den Umgang mit NS-belasteten Orten in Deutschland: Zwischen Verfall, Vermarktung und erinnerungspolitischer Aufarbeitung muss eine langfristige Entscheidung getroffen werden.

Pemerintah mengubah pendekatan dalam pengembangan food estate di Kalimantan Tengah dengan menjadikan manajemen risiko lintas sektor sebagai instrumen utama perencanaan dan pelaksanaan proyek. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut skema Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) kini melekat dalam proyek Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KPEAN) di provinsi tersebut. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proyek, mempercepat pencapaian swasembada pangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

Food estate di Kalimantan Tengah bukan proyek baru. Program serupa telah beberapa kali dijalankan sejak 1995, 1999, 2020 hingga berlanjut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Hanif menegaskan seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Pemerintah kini berupaya menutup berbagai celah yang dinilai menjadi penyebab proyek-proyek terdahulu tidak mencapai target, dengan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan.

Menurut Hanif, penguatan tata kelola juga tercermin dari meluasnya pelibatan kementerian dan lembaga dalam proyek KPEAN. Selain Kementerian Pertanian, proyek ini menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kejaksaan Agung. Kolaborasi antarsektor tersebut diharapkan mendorong proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih akuntabel sekaligus meminimalkan hambatan di lapangan. Sejak 2020, kajian teknis dan perencanaan kawasan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian terkait.

Salah satu perubahan penting adalah fokus pengembangan food estate pada lahan di luar kawasan hutan. Pemerintah menegaskan lokasi-lokasi yang dipilih telah melalui kajian sebelumnya. Di sisi lain, pengembangan kawasan pangan di Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memperluas basis swasembada pangan nasional yang selama ini tidak hanya disandarkan pada Papua Selatan, tetapi juga mencakup empat provinsi. Dengan kerangka manajemen risiko dan koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah menargetkan fase terbaru food estate Kalteng mampu keluar dari pola kegagalan yang berulang dan bergerak menuju hasil yang lebih terukur.