Gerakan Srikandi Jaga Desa mengukuhkan diri sebagai kekuatan baru di tingkat akar rumput setelah pelantikan akbar jajaran pengurus nasional hingga daerah digelar di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Prosesi ini menjadi tindak lanjut Musyawarah Nasional (Munas) perdana yang berlangsung sehari sebelumnya di ibu kota. Sebagai sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa dirancang sebagai wadah perempuan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa, sekaligus memastikan ruang hidup masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan eksternal.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah tokoh nasional itu, Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, memberikan pengarahan kepada para pengurus. Hashim menekankan bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari pusat, melainkan berangkat dari desa sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Perempuan, menurutnya, memegang peran strategis dalam pengawasan, kepemimpinan, dan pembangunan desa, termasuk sebagai penjaga moral keluarga dan komunitas di tengah derasnya pengaruh destruktif terhadap generasi muda.

Agenda besar gerakan ini juga menyasar penguatan ekonomi akar rumput. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan 64,5% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau sekitar 37 juta orang, dengan kontribusi sektor UMKM—yang didominasi perempuan—mencapai sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Srikandi Jaga Desa berupaya memfasilitasi perempuan pedesaan untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa meningkatnya kemandirian ekonomi dan keterlibatan perempuan dalam ruang kepemimpinan publik berbanding lurus dengan menguatnya ketahanan desa dari berbagai gesekan sosial.

Munas perdana Srikandi Jaga Desa di Jakarta diposisikan sebagai ruang konsolidasi gagasan mengenai ketahanan sosial dan ekonomi desa, sebelum diterjemahkan ke dalam struktur organisasi yang mengakar hingga kabupaten dan kecamatan. Di tingkat daerah, penguatan kelembagaan mulai terlihat, antara lain dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang juga dipimpin langsung oleh Hashim. Di Minahasa Utara, misalnya, Hermina Masye Dondokambey terpilih sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus lain melalui proses pemilihan yang difasilitasi DPC ABPEDNAS setempat, menandai pelebaran jaringan gerakan ini dari forum nasional ke implementasi di lapangan.

Melalui kombinasi pendekatan sosial dan ekonomi tersebut, Srikandi Jaga Desa memosisikan perempuan desa bukan sekadar sebagai penjaga ketenteraman keluarga, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian warisan komunal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dukungan ABPEDNAS serta kehadiran pejabat negara dan tokoh publik di Jakarta, gerakan ini diarahkan menjadi inisiatif nasional yang solid, menjembatani kepentingan pusat dan desa dalam membangun ketahanan jangka panjang di tingkat akar rumput.

Ruko yang selama hampir dua tahun tampak kosong di kawasan Perumahan Taman Puri Cendana, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mendadak menjadi sorotan setelah terungkap diduga menjadi lokasi penambangan aset kripto dengan memanfaatkan listrik ilegal. Temuan itu berawal dari kegiatan kerja bakti warga dan penataan bangunan pada Selasa, 30 Juni 2026, yang kemudian berujung pada tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT PLN (Persero) ULP Tambun.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat, Darry Giovanno, menjelaskan, laporan warga dan perangkat lingkungan terkait kondisi mencurigakan di ruko tersebut diteruskan kepada petugas PLN yang tengah bertugas di sekitar lokasi. Dalam pemeriksaan, tim P2TL menemukan instalasi kelistrikan yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan aset kripto dengan sambungan listrik ilegal yang terhubung langsung ke jaringan PLN tanpa melalui kWh meter. Di dalam ruko, terdapat sejumlah peralatan kelistrikan, termasuk MCB yang masih tersambung listrik.

Dari lokasi, petugas mendapati 12 unit komputer/server rakitan berdaya tinggi yang terhubung dengan sistem pendingin berkapasitas besar dan masih beroperasi kendati bangunan tampak tidak berpenghuni. Dalam unggahan video di akun Instagram @mudamudi.pc, disebutkan PLN telah membongkar dugaan pencurian listrik untuk aktivitas crypto mining di Bekasi, mengamankan 12 server mining, dan langsung memutus sambungan listrik ilegal. PLN kemudian membawa barang bukti berupa kabel dan sejumlah peralatan ke Kantor PLN ULP Tambun.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, kegiatan P2TL PLN tersebut mendapat pengamanan dari Satpamobvit Polres Metro Bekasi dan berangkat dari kecurigaan petugas catat meter atas pemakaian listrik yang tidak sesuai ketentuan. Setelah dipastikan terdapat sambungan listrik ilegal tiga fasa di ruko itu, PLN bersama aparat memutus aliran dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jerico Levian menyatakan, dugaan aktivitas tambang bitcoin ilegal di lokasi itu masih dalam tahap penyelidikan. PLN menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik dan mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara legal serta melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.