Pemerintah menegaskan posisi fiskal Indonesia pada akhir 2025 masih berada di zona aman, meskipun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun tersebut dibayangi oleh pendapatan yang meleset dari target dan tekanan defisit. Dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026, Kamis (2/7/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025, sekaligus menyoroti peran Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal utama.

Purbaya menjelaskan, posisi SAL pada awal 2025 tercatat sebesar Rp457,54 triliun. Sepanjang tahun berjalan, pemerintah memanfaatkan Rp93,15 triliun dari dana tersebut untuk mendukung pembiayaan APBN. Di sisi lain, pemerintah membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp72,40 triliun dan melakukan sejumlah penyesuaian. Alhasil, posisi SAL per 31 Desember 2025 tercatat Rp438,26 triliun, yang dinilai masih memadai untuk berfungsi sebagai penyangga fiskal menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan.

Dari sisi kinerja anggaran, Purbaya mengakui banyak target APBN 2025 yang tidak terpenuhi. Realisasi pendapatan negara dan hibah hanya mencapai Rp2.765,13 triliun atau 92,01% dari target dalam APBN 2025 yang dipatok Rp3.005,12 triliun. Kelesuan terutama terjadi pada penerimaan perpajakan yang hanya terealisasi Rp2.218,17 triliun atau 89,05% dari sasaran. Pemerintah menyebut tekanan eksternal berupa fragmentasi perdagangan, eskalasi tensi geopolitik, serta penyesuaian kebijakan dalam negeri seperti perubahan PPN barang mewah dan percepatan restitusi pajak sebagai faktor yang menahan laju penerimaan.

Kendati demikian, neraca pemerintah dinilai tetap solid. Per 31 Desember 2025, total aset pemerintah tercatat sebesar Rp14.600,98 triliun, sementara total kewajiban mencapai Rp11.527,29 triliun. Dengan demikian, ekuitas pemerintah atau kekayaan bersih negara berada di level Rp3.073,69 triliun. Dari perspektif operasional, pendapatan pemerintah tercatat Rp3.006,42 triliun, sedangkan beban operasional mencapai Rp3.429,51 triliun sehingga menimbulkan tekanan defisit pada laporan operasional. Pemerintah menilai kombinasi SAL yang kuat dan neraca yang positif mencerminkan kapasitas fiskal yang masih cukup untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang agenda pembangunan secara berkelanjutan, meski disiplin kebijakan tetap dibutuhkan untuk merespons dinamika ekonomi global dan tekanan pendapatan ke depan.

Indonesia menambah amunisi dalam menangani beban penyakit metabolik yang kian berat dengan kehadiran tirzepatide, terapi inovatif untuk diabetes melitus tipe 2 dan obesitas. PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL), bagian dari Zuellig Pharma, resmi menghadirkan obat agonis reseptor ganda glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) dan glucagon-like peptide-1 (GLP-1) pertama di pasar domestik setelah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini dinilai strategis di tengah meningkatnya prevalensi diabetes dan obesitas di Indonesia.

Data International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas 2025 menunjukkan sekitar 20,4 juta penduduk Indonesia berusia 20–79 tahun hidup dengan diabetes, dan angka ini diproyeksikan naik menjadi 28,6 juta pada 2050 jika tidak ada pengendalian efektif. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi obesitas dewasa sudah mencapai 23,4 persen, lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu. Kombinasi dua kondisi tersebut meningkatkan risiko komplikasi serius seperti penyakit kardiovaskular dan gangguan ginjal kronis, sekaligus menekan kualitas hidup pasien.

APL menyebut peluncuran tirzepatide dimungkinkan berkat skema percepatan yang diterapkan BPOM. Obat ini mendapatkan izin edar dalam 98 hari kerja, sementara persetujuan indikasi untuk manajemen berat badan kronis diselesaikan hanya dalam 42 hari kerja melalui mekanisme reliance. Kebijakan percepatan yang mulai berlaku 1 Agustus 2025 memungkinkan obat inovatif yang telah disetujui di negara referensi dan memiliki dokumen lengkap diproses sekitar 90 hari kerja, tanpa menurunkan standar keamanan, khasiat, dan mutu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan setiap produk tetap melalui evaluasi ilmiah menyeluruh meski memperoleh jalur cepat.

Taruna menyoroti bahwa sebelumnya banyak obat inovatif hanya tersedia di luar negeri sehingga pada praktiknya lebih mudah diakses kelompok berpendapatan tinggi yang mampu berobat ke negara tetangga seperti Singapura. Dengan persetujuan tirzepatide di dalam negeri, regulator berharap kesenjangan akses dapat diperkecil. Secara mekanisme, tirzepatide bekerja mengaktivasi dua reseptor hormon GIP dan GLP-1 yang meniru kerja hormon alami tubuh, membantu meningkatkan kerja insulin, mempercepat masuknya glukosa ke dalam sel, serta mencegah penumpukan gula di pembuluh darah yang dapat memicu aterosklerosis dan komplikasi lain. Di tengah kenaikan tajam kasus diabetes dan obesitas, kehadiran terapi ini diposisikan sebagai perluasan pilihan tatalaksana berbasis bukti ilmiah bagi pasien dan tenaga kesehatan di Indonesia.