Philippines Health Secretary Teodoro Herbosa and Undersecretary Randy Escolango are facing graft and administrative complaints before the Office of the Ombudsman, after a group of Department of Health (DOH) employees alleged the two officials engineered a centralized procurement setup that gave one official control over billions of pesos in public spending. The complainants, who identified themselves as “Concerned Department of Health Personnel,” accused the officials of creating a “closed-loop” or “closed procurement scheme” that allegedly bypassed statutory safeguards in the handling of medicines, vaccines and other medical supplies.

The case centers on two Department Personnel Orders (DPOs) issued in February 2026. According to the complaint, one order, DPO No. 2026-0700, granted Escolango oversight over both the Financial and Management Service and the Supply Chain Management Service. A second order, identified as DPO No. 2026-1080, reportedly designated him as chairperson of the Central Office Bids and Awards Committee-A (COBAC-A), the body with “exclusive jurisdiction” over high-value portfolios such as drugs and medicines, vaccines and other biological products, family planning pharmaceuticals and herbal medicines.

By combining these roles, the complainants argued, Escolango effectively presided over the entire lifecycle of DOH funds tied to major procurements — from budget programming and fund allocation to contract awards and the eventual distribution of supplies. The filing contends this “dual configuration” created what it described as an “absolute, self-policing conflict of interest,” neutralizing the independent financial and procurement checkpoints required under the country’s procurement laws. The complainants said the arrangement replaced transparent public bidding with an “unverified procurement framework” controlled by a single senior official.

Herbosa and Escolango were accused of violating Section 3(e) of Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as provisions of Republic Act 12009, the New Government Procurement Act, which the complainants say mandate the segregation and independence of budget, procurement and logistics functions. They also face administrative allegations of grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. The DOH employees urged the Ombudsman to place both officials under preventive suspension while the complaint is investigated, arguing that their continued presence could affect the integrity of any probe into the department’s multibillion-peso procurement operations.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran selama 14 hari untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, menyusul kebakaran yang melanda area sekitar 15 hektare sejak Selasa, 30 Juni 2026. Status kedaruratan berlaku 1–14 Juli 2026 dan dapat disesuaikan jika proses pemadaman selesai lebih cepat, kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid. Penetapan ini menjadi landasan hukum bagi pengerahan sumber daya lintas instansi guna mempercepat pengendalian kebakaran yang hingga hari keenam masih belum sepenuhnya padam.

Di lapangan, operasi pemadaman dilakukan melalui kombinasi jalur udara dan darat. Dua helikopter water bombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pengeboman air ke sejumlah titik api, sementara dari darat armada pemadam kebakaran dan personel Manggala Agni disebar ke berbagai sektor untuk mencegah penjalaran api ke area lain. Ekskavator dikerahkan untuk mengurai timbunan sampah yang sudah disiram, membuka akses menuju kantong-kantong api yang sulit dijangkau. Pemerintah pusat turut mengirim 30 personel Manggala Agni dari Sulawesi dan Jawa Barat yang memiliki spesialisasi penanganan kebakaran lahan dengan peralatan bertekanan tinggi.

Teknologi turut diandalkan untuk mempercepat penanganan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menyebut pemerintah mengoperasikan thermal drone berkamera inframerah untuk mendeteksi sumber panas di dalam timbunan sampah dan memetakan titik api yang tidak terlihat dari permukaan. Dua unit mobile monitoring system juga ditempatkan di sekitar lokasi guna memantau kualitas udara secara real time. Kementerian Lingkungan Hidup menurunkan tim teknis lintas deputi ke TPA Jatiwaringin untuk verifikasi lapangan, mengawal mitigasi, dan memastikan prosedur keselamatan diterapkan.

Dampak kesehatan mulai terasa di permukiman sekitar. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 154 warga terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagai pasien rawat jalan yang sudah kembali ke rumah. Kepala Dinas Kesehatan Hendra Tarmizi mengimbau warga, khususnya yang berada dekat lokasi kebakaran, untuk selalu menggunakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 di sekitar area berada pada kategori berbahaya dengan nilai melampaui 1.000 mikrogram per meter kubik.

Untuk menjaga keselamatan, akses menuju TPA Jatiwaringin ditutup bagi masyarakat umum dan dijaga ketat. Hanya personel pemadam kebakaran, tenaga medis, TNI, Polri, serta instansi terkait yang diizinkan memasuki area. Kepulan asap pekat yang masih membumbung dan terbawa angin menegaskan urgensi penanganan terkoordinasi, di tengah upaya pemerintah daerah dan pusat menyeimbangkan prioritas pemadaman, pemantauan kualitas udara, dan perlindungan kesehatan warga sekitar.