Clark Freeport Zone has broken ground on a ₱674-million wastewater treatment facility designed to keep critical sanitation infrastructure in step with the area’s rapid commercial buildout. The 10-million-liter-per-day (MLD) plant will expand the existing Clark Centralized Wastewater Treatment Facility, bolstering capacity for both current locators and incoming investors in the former air base, now one of Luzon’s key economic hubs.

The project is being implemented by Clark Water Corp. in partnership with Clark Development Corp. (CDC), which manages the Clark Freeport Zone and Clark Special Economic Zone spanning Pampanga and Tarlac. CDC President and Chief Executive Officer Agnes VST Devanadera framed the expansion as central to Clark’s long-term strategy, linking it to the zone’s positioning as a “gateway to the Luzon Economic Corridor.” She underscored that while wastewater systems are largely out of sight, they underpin public health, environmental protection and, ultimately, investor confidence.

To meet rising demand and tighter environmental standards, the new facility will deploy Sequencing Batch Reactor (SBR) technology with Biological Nutrient Removal (BNR). An SBR is a fill-and-draw activated sludge system that processes wastewater in batches within a single tank, cycling through fill, react, settle and draw phases. This configuration allows BNR — the use of specialized microbes to remove nitrogen and phosphorus — to be integrated without separate secondary clarifiers, a setup aimed at improving treatment efficiency and regulatory compliance.

Manila Water Chief Operating Officer for the Non-East Zone Melvin Tan said the additional 10MLD capacity is intended not only to address current sewerage needs in the Clark Freeport Zone but also to ensure that future developments can be supported without straining sanitation services. CDC officials said the project followed technical studies and coordination to match the treatment system with the Freeport’s specific requirements. Representatives from CDC, Clark Water, the Department of Environment and Natural Resources’ Environmental Management Bureau in Region III, Manila Water Infratech Solutions, Hydroguard Systems Corp., and other partners joined the groundbreaking, signaling broad institutional backing for an infrastructure upgrade seen as vital to sustaining Clark’s growth trajectory.

Pemerintah mengubah pendekatan dalam pengembangan food estate di Kalimantan Tengah dengan menjadikan manajemen risiko lintas sektor sebagai instrumen utama perencanaan dan pelaksanaan proyek. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut skema Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) kini melekat dalam proyek Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KPEAN) di provinsi tersebut. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proyek, mempercepat pencapaian swasembada pangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

Food estate di Kalimantan Tengah bukan proyek baru. Program serupa telah beberapa kali dijalankan sejak 1995, 1999, 2020 hingga berlanjut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Hanif menegaskan seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Pemerintah kini berupaya menutup berbagai celah yang dinilai menjadi penyebab proyek-proyek terdahulu tidak mencapai target, dengan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan.

Menurut Hanif, penguatan tata kelola juga tercermin dari meluasnya pelibatan kementerian dan lembaga dalam proyek KPEAN. Selain Kementerian Pertanian, proyek ini menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kejaksaan Agung. Kolaborasi antarsektor tersebut diharapkan mendorong proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih akuntabel sekaligus meminimalkan hambatan di lapangan. Sejak 2020, kajian teknis dan perencanaan kawasan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian terkait.

Salah satu perubahan penting adalah fokus pengembangan food estate pada lahan di luar kawasan hutan. Pemerintah menegaskan lokasi-lokasi yang dipilih telah melalui kajian sebelumnya. Di sisi lain, pengembangan kawasan pangan di Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memperluas basis swasembada pangan nasional yang selama ini tidak hanya disandarkan pada Papua Selatan, tetapi juga mencakup empat provinsi. Dengan kerangka manajemen risiko dan koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah menargetkan fase terbaru food estate Kalteng mampu keluar dari pola kegagalan yang berulang dan bergerak menuju hasil yang lebih terukur.