台北市正把手搖飲變成一場減塑實驗。台北市環保局宣布，自7月2日至12月31日攜手連鎖飲料品牌「迷客夏」與「TEA TOP」，在台北市共46家門市推出「周四自備環保杯10元優惠」活動。消費者每逢週四自備環保杯至指定門市購買飲品，除原本業者依法須提供的每杯5元價差外，還可獲得環保局加碼5元補貼，等於單杯現折10元，每家門市每日限量50杯，且不適用寄杯服務。

此次合作建立在中央既有管制架構之上。依環境部現行「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」規定，連鎖飲料店必須對自備飲料杯的消費者提供至少5元優惠。環保局指出，政策上路以來，自備杯使用率逐年提高，顯示民眾對減塑行動的接受度在升溫；透過地方政府加碼補貼與品牌合作，有望進一步放大政策效果，將「自備杯」從少數人的選擇推向日常消費標準配備。

北市先前已進行過小規模試水溫。環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，去年9月18日至10月9日，曾與茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶及Moomoo牧牧等5個品牌、共18家門市合作，首次推出自備環保容器優惠活動，短短活動期間累積帶動4,385杯次自備容器使用量。今年擴大到兩大連鎖品牌、46家門市，環保局預估可吸引約5萬杯次使用，意味著約5萬個一次性飲料杯可望被取代，對減少廢棄物與資源消耗帶來更可觀的累積效益。

為提高參與誘因，北市也把減塑行為納入數位回饋機制。環保局表示，民眾可在「悠遊付App」登錄「減塑EasyLife」活動並綁定手機條碼載具，購買飲料時自備杯並索取雲端發票，在享有現場5元或10元價差的同時，還可在App中累積額外回饋。官方希望透過公私協力與金流、票證平台串聯，讓民眾在「環保」與「省錢」之間不必二選一，而是以小額、頻繁的經濟誘因，推動生活習慣長期改變。

環保局強調，永續生活可以從小動作開始；就台北這波加碼方案而言，關鍵不在於單杯折扣金額，而是能否把自備容器變成穩定且可預期的行為模式。隨著更多連鎖品牌與門市參與，北市將在未來數月內檢視實際杯次與減量成效，作為後續是否再擴大合作、調整補貼設計的依據。

Pemerintah Kabupaten Klaten tengah menghadapi tekanan dari ribuan nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten yang dananya tersangkut menyusul kolapsnya lembaga keuangan milik daerah tersebut. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara terbuka memaparkan bahwa persoalan di PD BKK Klaten bukan muncul mendadak, melainkan berakar sejak badan itu dibentuk pada 2009 melalui penggabungan 24 PD BKK kecamatan yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal.

Hamenang mengungkapkan, kondisi PD BKK Klaten sebenarnya sudah tidak sehat sejak awal. Sebagian besar nasabah berasal dari kalangan pedagang pasar dan pelaku usaha kecil, segmen yang menjadi target utama penyaluran kredit. Namun, di tengah portofolio kredit yang rentan, ia menyebut terjadi praktik kecurangan (fraud) di internal, bukan sekadar persoalan kredit macet. Oknum-oknum di dalam lembaga diduga ikut "bermain" sehingga memperbesar kerugian dan memperburuk kesehatan keuangan PD BKK Klaten.

Masalah lama itu kemudian berujung pada posisi terisolasi ketika pada 2 Juli 2019 seluruh PD BKK di Jawa Tengah dikonsolidasikan menjadi PT BPR BKK Jateng melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Klaten, bersama Pringsurat, tidak ikut bergabung karena sudah menanggung persoalan dan kerugian. Sejak saat itu, PD BKK Klaten hanya memegang izin operasional terbatas: bank masih boleh menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak dapat lagi menyalurkan kredit baru. Keterbatasan ruang gerak ini kian menekan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban kepada nasabah hingga akhirnya tidak mampu mengembalikan dana.

Setelah PD BKK Klaten resmi berhenti beroperasi, pemerintah daerah membuka posko aduan di bagian perekonomian untuk mendata secara nyata jumlah dan profil nasabah yang terdampak. Menurut Hamenang, hingga kini sudah ada ribuan nasabah yang melaporkan diri ke posko tersebut. Di luar kanal resmi pemerintah, organisasi alumni kemahasiswaan IKA PMII juga menghimpun data nasabah dan terlibat dalam audiensi bersama direksi PD BKK dan perwakilan nasabah yang difasilitasi Pemkab Klaten. Meski jalur komunikasi telah dibuka, Bupati mengakui penyelesaian belum tercapai karena dana yang menjadi hak nasabah secara faktual sudah tidak tersedia.

Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Klaten mulai memanggil belasan debitur yang memiliki kredit macet untuk mengoptimalkan pengembalian aset PD BKK. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk menutup sebagian kerugian dan membuka peluang pengembalian dana nasabah, meski belum ada kepastian skema dan waktu penyelesaiannya. Sejalan dengan itu, Hamenang menyatakan mendukung nasabah yang menempuh jalur hukum dan menggugat PD BKK Klaten ke pengadilan, menyebut langkah tersebut sebagai saluran yang sah untuk memperjuangkan hak di tengah situasi keuangan lembaga yang telah kolaps.