中油第三座天然氣接收站（觀塘三接）第二期外推防波堤工程傳出重大採購爭議，遭匿名檢舉從原先約新台幣94億元的初估預算，多次調整後標案金額暴增至約253億元，疑涉「浮報逾百億元」，並衍生特定廠商收取佣金、回扣等指控。台北地檢署自去年起布建專案小組，先後啟動四波搜索行動，對中油委外設計單位台灣世曦工程顧問公司及得標承包商皇昌營造等相關人員展開偵查，顯示司法單位已將此案列為重大工程採購案重點追查對象。

檢方指出，案情起於2025年接獲匿名檢舉函，內容指防波堤工程原始規劃預算約94億元，後在短時間內歷經至少四度加價，最終標價達253億餘元，並聲稱在「中油不缺錢」等暗示下，預算數字被不斷上調。專案小組進一步分析相關金流，發現「監造」單位台灣世曦前董事長施義芳與「包商」皇昌營造之間，疑似存在多筆異常金流，因而啟動多輪搜索與約談，以釐清預算調整過程與標案決標機制是否涉及不法。

北檢去年底先鎖定中油與台灣世曦，分別在12月間及今年1月共執行三波搜索，前往公司辦公室及相關人員住居所、辦公地點等十餘處，並約談施義芳及世曦港灣工程部主管張欽森、經理陳建中等人，訊後均請回。經檢方與廉政署、調查局檢視前幾波行動扣得的大量帳冊與文件後，23日再發動第四波偵查行動，持法院搜索票兵分27路進入皇昌營造公司及董事長江程金等相關人員的住所與辦公室，同步傳喚江程金、公司高層與中油工程單位主管在內共14人到案說明。馬拉松式訊問持續至24日清晨，檢察官認為仍有事證待比對與釐清，遂暫時請14名被告與相關人員全數請回。

在外界對「94億暴增到253億」的質疑聲浪發酵之際，中油對外澄清，預算暴增的說法並非事實，強調整體採購程序均依《政府採購法》辦理，且委託台灣世曦進行設計與預算規劃後，相關資料經內部及外部檢視，並未發現所謂「浮報百億」的情況。台灣世曦同樣表示，調閱過往設計與估算資料後，未見預算遭刻意抬高的證據。由於司法調查仍在進行中，檢方目前尚未對外說明具體涉案金額與涉案人刑責評估，後續如何界定工程必要預算調整與不法圖利之間的界線，及是否牽動公營事業大型能源建設招標流程的制度檢討，備受關注。

Pemerintah Kabupaten Klaten tengah menghadapi tekanan dari ribuan nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten yang dananya tersangkut menyusul kolapsnya lembaga keuangan milik daerah tersebut. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara terbuka memaparkan bahwa persoalan di PD BKK Klaten bukan muncul mendadak, melainkan berakar sejak badan itu dibentuk pada 2009 melalui penggabungan 24 PD BKK kecamatan yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal.

Hamenang mengungkapkan, kondisi PD BKK Klaten sebenarnya sudah tidak sehat sejak awal. Sebagian besar nasabah berasal dari kalangan pedagang pasar dan pelaku usaha kecil, segmen yang menjadi target utama penyaluran kredit. Namun, di tengah portofolio kredit yang rentan, ia menyebut terjadi praktik kecurangan (fraud) di internal, bukan sekadar persoalan kredit macet. Oknum-oknum di dalam lembaga diduga ikut "bermain" sehingga memperbesar kerugian dan memperburuk kesehatan keuangan PD BKK Klaten.

Masalah lama itu kemudian berujung pada posisi terisolasi ketika pada 2 Juli 2019 seluruh PD BKK di Jawa Tengah dikonsolidasikan menjadi PT BPR BKK Jateng melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Klaten, bersama Pringsurat, tidak ikut bergabung karena sudah menanggung persoalan dan kerugian. Sejak saat itu, PD BKK Klaten hanya memegang izin operasional terbatas: bank masih boleh menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak dapat lagi menyalurkan kredit baru. Keterbatasan ruang gerak ini kian menekan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban kepada nasabah hingga akhirnya tidak mampu mengembalikan dana.

Setelah PD BKK Klaten resmi berhenti beroperasi, pemerintah daerah membuka posko aduan di bagian perekonomian untuk mendata secara nyata jumlah dan profil nasabah yang terdampak. Menurut Hamenang, hingga kini sudah ada ribuan nasabah yang melaporkan diri ke posko tersebut. Di luar kanal resmi pemerintah, organisasi alumni kemahasiswaan IKA PMII juga menghimpun data nasabah dan terlibat dalam audiensi bersama direksi PD BKK dan perwakilan nasabah yang difasilitasi Pemkab Klaten. Meski jalur komunikasi telah dibuka, Bupati mengakui penyelesaian belum tercapai karena dana yang menjadi hak nasabah secara faktual sudah tidak tersedia.

Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Klaten mulai memanggil belasan debitur yang memiliki kredit macet untuk mengoptimalkan pengembalian aset PD BKK. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk menutup sebagian kerugian dan membuka peluang pengembalian dana nasabah, meski belum ada kepastian skema dan waktu penyelesaiannya. Sejalan dengan itu, Hamenang menyatakan mendukung nasabah yang menempuh jalur hukum dan menggugat PD BKK Klaten ke pengadilan, menyebut langkah tersebut sebagai saluran yang sah untuk memperjuangkan hak di tengah situasi keuangan lembaga yang telah kolaps.